Sinergitas Pemprov dan DPRD Sulut, PAD Sulut capai target.

Sinergitas Pemprov dan DPRD Sulut, PAD Sulut capai target. Previous item Optimis Ekonomi Sulut... Next item DPRD Sulut gelar penutupan...

Manado – DPRD Provinsi Sulut (Sulut) menggelar rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2020 dan pemandangan umum fraksi-fraksi sekaligus jawaban/tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Senin (15/06/2020)

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 maka rapat Paripurna dilakukan dengan memadukan kehdiran secara fisik dan virtul dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw membuka dan memimpin jalanya rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kemudian menanggapi pemandangan umum dari lima fraksi DPRD Sulut, antara lain fraksi PDIP, fraksi Nasdem, fraksi Golkar, fraksi Demokrat dan fraksi Nyiur Melambai.

Kandouw menjelaskan capaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.286.069.364.575 (1,286 triliun) atau 100,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.280.215.768.899,-

Menariknya, terkait pelaksanaan APBD TA 2019, Kandouw menerangkan bahwa Pemprov Sulut berhasil mengumpulkan akumulasi pajak yang rata-rata melampauai target. Sebut saja, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

Menurut Kandouw, komponen APBD TA 2019 sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang TA 2019, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

Wagub Kandouw juga mengapresiasi kerja keras jajaran Pemprov Sulut bersama DPRD Sulut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari proses pembangunan, maka saya mengajak segenap stakeholder pembangunan di daerah ini untuk terus bekerja bersama, bersinergi, serta berada dalam satu tekad dan komitmen, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih opini WTP dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada tahun anggaran-tahun anggaran ke depan,” kata Kandouw.

Selanjutnya Andrei Angouw menginformasikan bahwa tahapan pembahasan selanjutnya dari Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2019, adalah rapat pembahasan antara badan anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pelaksanaan Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut yang akan diadakan Selasa, 16 Juni 2020.

Turut hadir Sekdaprov Edwin Silangen dan pejabat dilingkup Pemprov Sulut.(Humas)

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + thirteen =