Rapat Paripurna DPRD Sulut Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI.

Rapat Paripurna DPRD Sulut Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Previous item DPRD bersama ODSK ikuti... Next item Optimis Ekonomi Sulut...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rapat paripurna, Jumat (14/8/2020).

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw (AA) secara resmi membuka rapat paripurna yang dirangkaikan dengan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia (RI) secara virtual dalam rangka penyampaian RUU APBN T.A 2021 yang disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyatakan bahwa pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

“Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB juga masih diperlukan dengan menjaga kehati-hatian, kredibilitas dan kesinambungan fiskal,” tutur Jokowi.

Pandemi Covid-19 jelas telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% PDBnya, namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6% PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5%. China mengalokasikan stimulus 6,2% PDB, dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya.

“Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 antara lain memberi relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama tiga tahun. Tahun 2020, APBN telah diubah dengan defisit sebesar 5,07% PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB,” sebutnya.

Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.

“Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang,” ungkapnya.

Presiden juga mengurai soal kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.

Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

“Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas,” tandasnya.

AA pada akhir rapat paripurna menutup rapat dengan doa dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara dan seluruh jajaran Forkopimda.(Humas)

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − 5 =