Optimis Ekonomi Sulut Tumbuh 6% di Tahun 2021

Optimis Ekonomi Sulut Tumbuh 6% di Tahun 2021 Previous item Rapat Paripurna DPRD Sulut... Next item Sinergitas Pemprov dan...

DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021 di Kantor DPRD Sulut, Kamis (13/08/2020).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Andrei Angouw (AA) didampingi Victor Mailangkay, James Kojongian, dan Billy Lombok selaku Wakil Ketua DPRD Sulut.

AA Mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD menyampaikan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang telah berhasil meraih juara 1 tingkat Nasional dalam penghargaan PARITRANA Award tahun 2019.

Menurut AA, “ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulut untuk memberikan kepedulian dan perlindungan sosial kepada para tenega kerja khususnya yang ada di Provinsi Sulut.”

Selanjutnya Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2019.

“Analisa pertumbuhan ekonomi Sulut sejak tahun 2016 sampai 2019 selalu berada di atas rata-rata nasional dengan capaian 6%.”

Sesuai perkembangan yang ada, tepatnya di masa pandemi Covid-19, triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Bahkan di triwulan II terkontraksi pada angka 3,89%, namun masih berada di atas rata-rata nasional, dan secara kumulatif pada semester I masih bertumbuh positif pada angka 0,38%.

Dampak Covid-19, sambung Olly, diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, baik secara nasional maupun daerah di tahun 2021, sehingga pendapatan daerah, baik yang berasal dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal.

“Oleh sebab itu perlu diupayakan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru antara lain melalui kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha,” tukasnya.

“Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka di tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara akan mencapai 4-6%, angka inflasi akan dikendalikan pada angka 3%, tingkat kemiskinan pada kisaran 7-8%, angka pengangguran pada kisaran 6-7%, dan IPM Sulawesi Utara dapat dipertahankan pada angka 72,” bebernya.

Sementara itu, terkait penyusunan KUA-PPAS adalah tahapan yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun penyusunan tahun 2021 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari RPJMD 2016-2021, sehingga menjadi moment yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi kami dalam periode ini,” kata Olly.

Tahun 2021 kondisi perekonomian daerah sudah mulai membaik dengan sektor pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan tetap bertumbuh positif dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah.

“Di samping itu sektor pariwisata juga akan terus digalakkan dengan membangun fasilitas sarana dan prasarana mulai dari bandara, jalan dan jembatan akses penghubung objek-objek wisata serta mempersiapkan dan memberdayakan masyarakat lokal sekitar kawasan wisata,” lanjut dia.

Olly juga menegaskan bahwa UMKM dan IKM skala rumah tangga akan terus didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi lokal.

Diketahui, tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Pergub Sulut Nomor 47 Tahun 2020, adalah: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Industri Berbasis Sumberdaya Lokal”.

RKPD 2021 memiliki 17 prioritas pembangunan daerah, meliputi Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, Revolusi Mental, Pembangunan Perumahan & Pemukiman, Kedaulatan Pangan, Perikanan & Kemaritiman dan Peningkatan Daya saing Investasi.

Kemudian Pembangunan Pariwisata, Pembangunan Perbatasan, Pembangunan Perdesaan & Perkotaan, Pengelolaan Bencana & Mitigasi Iklim, Revitalisasi Pertanian & Perkebunan, Pembangunan Industri, Infrastruktur, Ketentraman & ketertiban, dan Reformasi Birokrasi.

Adapun di sisi pendapatan daerah, tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.3.739.231.330.731,- yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.289.790.759.731,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.429.190.571.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.20.250.000.000,-.

Selanjutnya, di sisi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.3.659.231.330.731,- yang terdiri dari: Belanja Operasi Rp.2.384.231.330.731,-, Belanja Modal Rp.700.000.000.000,-Belanja Tidak Terduga Rp.15.000.000.000,-, Belanja Transfer Rp.560.000.000.000,- dan disisi pembiayaan daerah dialokasikan Rp.80.000.000.000,-.

Diinformasikan bahwa tahapan selanjutnya untuk pembahasan KUA dan PPAS APBD akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tutup Angouw.

Dalam Rapat Paripurna nampak hadir Wakil Gubernur, Sekdaprov, jajaran Forkopimda dan para pejabat diruang lingkup Pemprov Sulut. (Humas)

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =